Berita

Sekolah Gratis Bekasi Butuh Uluran Tangan Masyarakat

By  | 

Sejumlah pengelola pendidikan SMA/SMK negeri di Kota Bekasi, Jawa Barat, masih membutuhkan peran serta masyarakat untuk membiayai operasional kegiatan belajar mengajar siswa.

Sejumlah pengelola sekolah mengaku subsidi yang dikucurkan Pemerintah Kota Bekasi untuk penyelenggaraan operasional pendidikan gratis belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan nyata dalam praktiknya di lapangan.

“Kalau bisa dibilang, tidak sepenuhnya gratis. Sebab masih ada peran masyarakat dalam hal pendanaan operasional sekolah,” ujar Pelaksana Tugas Kepala SMKN 9 Kota Bekasi Bo’an, di Bekasi, Sabtu (16/8).

Menurutnya, peran masyarakat tersebut diwujudkan dengan dipatoknya Dana Awal Tahun (DAT) untuk siswa baru tahun ajaran 2014-2015.

Menurut petunjuk teknis yang diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Bekasi sesuai persetujuan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, besaran DAT yang dibebankan kepada orang tua siswa baru sebesar Rp1.750.000 per siswa.

Dana itu yang kemudian dihimpun sekolah dan dimanfaatkan untuk pembayaran berbagai keperluan operasional sekolah.

Mulai dari pembayaran honor guru, pengadaan sejumlah material pendukung kegiatan belajar mengajar serta praktikum, dan lainnya.

“Dana ini juga yang digunakan untuk menalangi berbagai pengeluaran rutin sekolah manakala subsidi yang dikucurkan pemerintah belum cair,” katanya.

Selain DAT, SMKN yang baru berdiri empat tahun itu sesuai juknis Disdik Kota Bekasi masih diperbolehkan untuk menarik Sumbangan Dana Pendidikan sebesar Rp100 ribu per siswa per bulan.

“Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai pembelian barang yang habis dipakai,” katanya.

Hal serupa dilakukan pengelola SMAN 6 Kota Bekasi yang merupakan sekolah reguler.

Meskipun siswa di sekolah itu tidak lagi ditarik iuran bulanan, namun yang dibebankan kepada siswa hanyalah DAT yang dibayarkan siswa baru sebesar Rp 1,5 juta per siswa.

“Itu saja. Tidak ada lagi pungutan bulanan,” ujar Humas SMAN 6 Kota Bekasi Paryono.

Namun demikian, diakui Paryono, pada kenyataannya ada saja kebutuhan yang tak tercukupi atau tak diperkenankan dibiayai dana subsidi dari pemerintah.

Misalnya penyelenggaraan kegiatan menyangkut ekstrakurikuler, karya wisata, dan lainnya.

“Kalau demikian, sekolah biasanya mengumpulkan komite orang tua siswa untuk membahasnya. Kemudian biasanya keperluan ini dibebankan pada orang tua siswa, tapi tanpa unsur paksaan,” katanya. (beritasatu.cm)