Rilis

Memahami Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa

By  | 

 

Oleh : Abdul Muin Hafied, SE., M.Pd.

Sekitar tahun 1918 jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, Soekarno muda yang saat itu berusia 18 tahun sudah memikirkan bahwa ‘kebangsaan Indonesia’ harus menjadi prinsip pertama saat Indonesia merdeka. Prinsip ini harus berlaku bagi semua golongan dan mampu menyatukan berbagai perbedaan baik suku, agama, bahasa, adat istiadat dan wilayah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam risalah berjudul “mencapai Indonesia Merdeka’ yang dibuat tahun 1933, Soekarno mengatakan bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas untuk menyeberang menyempurnakan masyarakat. Puncaknya, pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno berpidato pada sidang Panitia Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (PPUPKI) atau Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai tentang prinsip-prinsip dasar negara merdeka yang dituangkan dalam lima dasar dan diterjemahkan sebagai Pancasila. Sehingga tanggal tersebut dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila dengan penggali dan deklaratornya adalah Soekarno dibantu oleh Mr. Mohammad Yamin.

Wilayah yang sangat luas dengan kekayaan alam yang sangat kaya beragam serta pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tentu menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki potensi menjadi Negara maju. Oleh karenanya gagasan dilahirkannya Pancasila menjadi ujung tombak perubahan dan kepastian arah bangsa dan pemerintahan Indonesia pasca penjajahan serta membantu pemerintah dalam menyatukan berbagai perbedaan. Kecintaan dan semangat Pancasila pada era tersebut menjadikan bangsa Indonesia berupaya sekuat tenaga untuk senantiasa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita renungkan, lima sila dalam Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan bagaimana seharusnya bangsa Indonesia bersikap dan menerapkan etika dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar atau landasan bahwa beragama menjadi prinsip utama yang harus dimiliki seluruh bangsa Indonesia agar bisa menjalani kehidupannya dengan baik sesuai tuntunan sang Pencipta. Menyadari akan keanekaragaman dan kemajemukan budaya serta masyarakat beserta keyakinannya (agama) maka pada sila pertama ini juga menyiratkan keharusan akan adanya toleransi yang tinggi diantara umat beragama atau masyarakat untuk menghindari konflik sosial atau sara yang tentunya bisa merugikan jalannya pemerintahan dan Negara secara keseluruhan, karena pada dasarnya Pemerintah menjamin kehidupan beragama yang harmonis dan nyaman bagi setiap pemeluknya. Dengan memahami sila pertama ini maka seharusnya tidak perlu terjadi konflik atau pertentangan diantara masyarakat dengan meng-atasnamakan agama tertentu.

Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menunjukkan etika dan moral sebagai prinsip dasar bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan serta mencintai kedamaian. Sila kedua ini seharusnya menjadi panduan akan terjadinya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang aman, tentram, saling menghargai walaupun terjadi perbedaan pendapat, tidak terjadinya ketimpangan sosial maupun ekonomi dimasyarakat yang secara otomatis akan menghilangkan terjadinya kecemburuan sosial. Melalui pemahaman yang benar tentang makna sila kedua ini tentu akan menghindari maraknya kejahatan, kriminalisme dan premanisme serta tindakan sewenang-wenang serta anarkis yang akhir-akhir ini kerap terjadi hampir disemua kalangan baik masyarakat, legislatif dan eksekutif yang seharusnya menjadi pengayom dan teladan bagi masyarakat, bahkan dikalangan penegak hukum yang sejatinya harus terdepan dalam perlindungan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia seharusnya menjadi ‘perekat’ bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di puluhan ribu pulau yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Bisa dibayangkan apa jadinya Indonesia tanpa sila ketiga yang menyerukan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara yang maju, unggul, kuat dan mandiri. Luasnya wilayah, kekayaan alam yang menggiurkan serta kemajemukan masyarakat dan budaya di Indonesia menjadi titik rawan terjadinya ‘politik pecah belah’ yang hingga kini selalu dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan kemajuan Indonesia dan sering terjadi tanpa kita sadari. Betapa sekarang ini, masyarakat baik awam maupun dengan pendidikan tinggi (para ahli) mudah sekali terprovokasi oleh berita-berita yang belum jelas kebenarannya serta mudah mencela dan mengumpat kesalahan atau kekurangan yang dilakukan masyarakat lain tanpa memberikan solusi dan parahnya sering dilakukan dengan motif untuk ‘menjatuhkan’, sehingga pendapat yang dikeluarkan lebih bersifat subyektif dan cenderung membingungkan bahkan menyesatkan.

Sila Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menggambarkan sifat dasar masyarakat Indonesia yang lebih menyukai untuk mendahulukan musyawarah (negoisasi, lobi dan sharing) dalam menyelesaikan berbagai masalah ketimbang harus ‘main hakim sendiri’ atau ‘langsung gebuk’. Sila keempat tersebut juga menyiratkan betapa masyarakat Indonesia menerima keberadaan para wakilnya dilegislatif dan eksekutif dengan harapan mereka menjadi mampu ‘mediator’ dalam mewujudkan berbagai aspirasi masyarakat dan senantiasa meletakkan kepentingan masyarakat dan daerah yang diwakilinya ketimbang kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Karenanya tidak berlebihan bila masyarakat selalu mengharapkan terjadinya kerjasama yang harmonis dan sinergis antara lembaga-lembaga tersebut untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sebagai upaya menuju masyarakat yang sejahtera. Jika saat ini ada kecenderungan mengikisnya kepercayaan masyarakat bisa jadi karena prilaku yang ditampilkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan norma yang sudah diatur dalam kehidupan bernegara, padahal pemerintahan yang kuat, tegas dan konsisten akan membawa sebuah Negara pada kemajuan, tanpa hal tersebut kemajuan hanyalah menjadi mimpi dan angan-angan semata.

Sila Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selayaknya menjadi jaminan kenyamanan dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara di Indonesia. Hukum yang menjadi pilar disiplin sebuah Negara harus mampu diterapkan secara konsisten dan tegas sehingga mampu menjadi ‘shock terapi’ bagi pelanggaran yang kerap terjadi baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar hingga merugikan Negara dan masyarakat. Sila kelima ini tentu bertujuan untuk keadilan dalam semua aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, politik dan lainnya bukan hanya hukum saja untuk mencapai kesempurnaan dalam kenyamanan hidup bermasyarakat dan bernegara sehingga menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk mewujudkannya. Masyarakat tentunya sangat mengharapkan implementasi sila kelima ini dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya karena bukan rahasia jika hukum di Indonesia kerap menjadi ‘slogan’ dan terkesan ‘tebang pilih’ serta kerap menjadi ‘alat bargaining’ bagi kalangan ‘papan atas’ sehingga pelanggaran makin sering terjadi dan berpotensi mengganggu stabilitas Negara, masyarakat dan pemerintahan jika dibiarkan. Oleh karenanya penegakkan hukum menjadi agenda penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sebagai upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera.

Tulisan ini tentu bukan bermaksud menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ‘alasan’ bagi keberhasilan dan kemajuan Indonesia namun penulis berharap hari kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 2017 mampu ‘mengingatkan’ kita, bangsa Indonesia terutama masyarakat kota Bekasi bahwa nusantara tercinta ini terlalu berharga untuk kita ‘abaikan’ kesaktiannya, terlebih jika mengingat perjuangan para pahlawan kita terdahulu yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk meraih kemerdekaan Negara ini, kejayaan yang pernah diraih sehingga Indonesia senantiasa menjadi contoh dan pembelajaran bagi Negara-negara lain. Seandainya kita benar-benar menyadari betapa besar karunia dan potensi yang diberikan Sang Maha Pencipta kepada Indonesia, kita tentu akan ‘menepuk dada’ dengan bangga karena Indonesia memiliki potensi alam maupun sumber daya yang hampir lengkap dengan kualitas terbaik didunia. Mari menjadi bagian menuju kemajuan peradaban dan perbaikan moral bangsa dengan semangat Pancasila.