Berita

Bang Muin Dialog dengan Ratusan Warga Jakasampurna yang Tak Bisa Buat E-KTP

By  | 

Anggota DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied memenuhi undangan warga RT 002, RW 016, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi untuk berdialog mengenai persoalan E-KTP. Ia tidak sendiri melainkan didampingi koleganya sesama anggota dewan, Arwis Sembiring.

Sebab kurang lebih 400 kepala keluarga (KK) yang tinggal di RT 002, 016, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi tak bisa memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP lantaran dianggap penduduk liar.

Warga dianggap penduduk liar sebab tinggal di atas lahan yang tidak jelas kepemilikiannya alias tidak bertuan. Meskipun faktanya warga sudah berdiam di tempat tersebut sekitar 15 tahun lebih.

Sebagai anggota dewan, Abdul Muin Hafied mengaku menyayangkan sikap ketua RW. Sebab baginya, setiap warga berhak memiliki Kartu Tanda Penduduk tanpa terkecuali.

“KTP itu menjadi hak setiap warga negara yang sudah memenuhi sarat yakni berusia 17 tahun ke atas. Jadi sangat disayangkan jika warga dipersulit untuk melengkapi persyaratan mengurus E-KTP,” kata dia.

Menurutnya, tidak ada kaitannya antara status kepemilikan lahan dengan urusan E-KTP.

“Banyak kok warga yang di sini rumahnya sewa atau ngontrak, mereka bisa mengurus KTP. Jadi harusnya warga di sini juga bisa mengurus KTP, sama dengan yang lain,” terang Abdul Muin.

Atas persoalan tersebut, ia berharap agar pihak RW bersikap bijak dan meminta Kelurahan Jakasampurna untuk aktif dalam menyelesaikan persoalan ini.

“Pihak Kelurahan wajib turun tangan dalam menyelesaikan masalah ini. Nanti kami di DPRD juga akan membantu dengan memediasi kepada dinas kependudukan dan catatan sipil,” tandansya.

Senada dengan Abdul Muin, Arwis Sembiring berharap agar Pemkot Bekasi dapat mencari solusi permasalahan tersebut segera mungkin. Sebab sudah menjadi kewajiban pemerintah membantu warganya.

“Namanya tinggal di Kota Bekasi harusnya punya KTP Bekasi. Kalua ada warga yang mau ngurus harusnya dipermudah bukan dihambat. Saya sangat sayangkan peristiwa ini,” ujarnya.

Sementara Arek, salah seorang koordinator warga berharap agar anggota dewan bisa memfasilitasi warga agar segera mendapat E-KTP.

“Selama ini kami tidak punya identitas sebagai warga Bekasi. Padahal kami sudah belasan tahun di sini. Jelas kami sedih, dan kami ingin segera punya identitas itu,” kata pria, asal Jawa Timur, itu.

Dari 400 KK terdiri dari berbagai macam latar belakang dan suku. Dari Karo, Batak, hingga Jawa. Adapun hunian yang mereka tinggali sudah sepenuhnya permanen.(TIM)